Kolom Dr. Yusdinur
Barangkali—Presiden Prabowo sudah memperkirakan bahwa di awal pemerintahannya akan terjadi gejolak politik dan ekonomi. Bagaimanapun, berbagai kebijakan pemerintah Jokowi selama 10 tahun, secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi pada lahirnya gejolak di awal pemerintahan Prabowo, termasuk kebijakan hutang luar negeri yang meninggalkan beban fiskal berat.
Ketidakpuasan publik secara politik lebih mudah diredam melalui tangan-tangan kekuasaan.
Gejolak politik tidak disebabkan oleh tekanan oposisi—yang telah terlebih dahulu dilemahkan—, melainkan oleh ketidakpuasan kelas menengah yang disuarakan mahasiswa dan netizen melalui berbagai platform media sosial. Gelombang protes mahasiswa terjadi cukup kuat mengiringi 100 hari pemerintahan Prabowo.
Belajar dari pengalaman krisis tahun 1997 yang berujung dengan kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada 21 Mei 1998, gejolak politik cenderung lebih mudah ditangani dibandingkan gejolak ekonomi. Ketidakpuasan publik secara politik bisa diredam melalui tangan-tangan kekuasaan. Namun, keduanya saling berkaitan. Gejolak ekonomi akan meningkatkan intensitas gejolak politik.
Sementara itu, gejolak ekonomi cenderung lebih sulit untuk dikendalikan, apalagi kalau sudah berdampak pada hajat hidup rakyat banyak. Saat pengangguran meningkat, PHK terjadi secara massif, daya beli menurun, kemiskinan melambung, nilai tukar rupiah anjlok, rakyat pasti akan berteriak.
Tentu saja, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk meredam gejolak ekonomi, melalui kebijakan fiskal dan moneter. Namun, saat gejolak ekonomi mengarah pada terjadinya resesi dan atau krisis ekonomi yang mendalam, seperti kasus 1998, maka di titik ini, akumulasi gejolak akan melahirkan krisis multidimensi.
Apalagi, jika gejolak ekonomi ini diperkuat oleh faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol, termasuk kebijakan tarif Trump, atau prilaku spekulan yang melakukan short selling untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Jika gejolak politik dan ekonomi ini terus berlangsung dalam waktu yang lebih lama, maka ketidakpuasan publik bisa melahirkan krisis kepercayaan, yang bisa mempengaruhi stabilitas politik nasional.
===
Kalau kita berkaca pada realitas yang terjadi saat ini, simptom atau tanda-tanda terjadinya gejolak politik dan ekonomi ini tidak direspon oleh pemerintahan secara memadai. Pemerintah terlihat menyepelekan gejolak yang terjadi. Hal ini terlihat dari pernyataan sejumlah pejabat publik yang menunjukkan lemahnya sense of crisis.
Sikap abai dan negasi ini—barangkali—berguna untuk pencitraan jangka pendek kepada rakyat kelas bawah yang rendah literasi politik dan ekonomi, untuk memberi kesan bahwa kondisi kita baik-baik saja. Namun, sikap ini justru akan melahirkan kekecewaan yang lebih mendalam dari kelas menengah kritis. Padahal, perubahan sosial-politik, termasuk kejatuhan sebuah rezim, seringkali diinisiasi oleh kelas menengah cerewet ini.
Karena itu, menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan saat ini, sudah waktunya pemerintah Prabowo dan para pejabatnya memperbaiki komunikasi politik secara lebih elegan. Tinggalkan gaya komunikasi politik arogan dan abai dengan kondisi riel yang dihadapi rakyat.
Di sisi lain, pemerintah perlu memikirkan pilihan-pilihan kebijakan yang mampu mencegah terjadinya gejolak politik dan ekonomi yang lebih mendalam. Kebijakan-kebijakan yang membebani fiskal seperti makan bergizi gratis, Danantara, pembangunan IKN, dan sebagainya, lebih baik dihentikan sementara, menunggu kondisi kita menjadi lebih baik ke depan.
Jika tidak diantisipasi secara sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin, perlahan tapi pasti, kita akan memasuki fase krisis multidimensi. Semoga tidak! #
(Foto: pinterest.com)
