Kolom Dr. Yusdinur
Kita sering mendengar istilah intelektual dan kaum intelektual. Intelektual biasanya merujuk pada sebuah kondisi tentang kecerdasan dan kemampuan berfikir tinggi berbasis ilmu pengetahuan. Intelektual juga berkaitan erat dengan nalar, kebijaksanaan, dan kesadaran tentang sesuatu yang lebih baik.
Jika kita merujuk pada terjemahan tersebut, maka kaum intelektual merupakan aktor dalam masyarakat yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan berfikir tinggi berbasis ilmu pengetahuan. Kaum intelektual juga adalah mereka yang mempunyai nalar, kebijaksanaan, dan kesadaran untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya ke arah yang lebih baik.
Dengan demikian, kaum intelektual bisa melekat pada siapa saja. Mereka bisa lahir dari universitas, NGO, partai politik, sektor bisnis, dan birokrasi. Namun, kaum intelektual biasanya lebih banyak lahir dan berkembang dari pusat-pusat ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena, kondisi sosiologis biasanya memampukan (enabling) kaum intelektual lahir dan berkembang dari arena ini, dibandingkan arena lain yang cenderung bersifat constraining.
Di sisi berbeda, kita juga sering mendengar istilah pengkhianatan intelektual, intelektual tukang, pelacuran intelektual, dan sebagainya. Istilah-istilah ini tentu saja berkonotasi negatif, yang merujuk pada kondisi dimana sebagian kaum intelektual tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan menggunakan kecerdasan dan kemampuan berfikir tinggi yang dimilikinya untuk “merusak” tatanan sosial dalam masyarakat.
Mengapa sebagian kaum intelektual sampai berbuat “jahat” dan “berkhianat” kepada masyarakatnya? Bukahkah tugas mereka seharusnya menjadi suluh dan penerang dalam masyarakat?
Tidak mudah menjawabnya. Tekanan politik, ambisi pribadi, disorientasi sosial, dan dinamika sosial-politik yang cenderung memarjinalkan peran kaum intelektual, biasanya membuat sebagian mereka mencoba mempertahankan “ketidakbenaran” untuk tetap eksis dalam arena.
Di titik inilah, kaum intelektual menghadapi dilema: memadamkan suluh atau tetap menjadi penerang meskipun badai menerjang. Sebagai suluh dan penerang dalam masyarakat, posisi kaum intelektual seharusnya selalu berpegang teguh pada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan universal, bukan kebenaran berbasis kepentingan primordial.
Sebagai suluh, saat berhadapan dengan kekuasaan politik yang korup dan despotik, kaum intelektual harus tetap mengedepankan kemampuan nalar dan kebijaksanaan berbasis nilai-nilai universal dan ilmu pengetahuan.
Karena itu, jika kekuasaan politik berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita bersama, maka dukung dan pujilah ia.
Namun, jika kekuasaan politik berjalan keluar dari konstitusi dan cita-cita bersama, maka kaum intelektual perlu meluruskannya, dengan nalar, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. (Depok, Maret 2025)
