Oleh Dr. Yusdinur
Investasi merupakan salah satu dimensi dalam pertumbuhan ekonomi. Terminologi investasi cukup luas spektrumnya, namun bisa disederhanakan sebagai kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan. Semua jenis penanaman modal yang dilakukan oleh siapapun adalah investasi.
Yang membedakan adalah ukuran dari investasi tersebut. Investasi besar biasanya melibatkan proses yang rumit dan kompleks, termasuk tingkat keluasan dampak secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Semakin besar sebuah investasi, maka akan semakin besar pula dampak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
Karena dampak yang besar inilah yang menyebabkan arena sosial dimana sebuah investasi berada memasuki kompleksitas hubungan-hubungan sosial yang tidak mudah diurai. Seringkali, kompleksitas hubungan sosial ini melahirkan pola relasi konfliktual antar pihak. Dalam banyak kasus, pola relasi konfliktual ini menjadi penyebab lahirnya berbagai masalah sosial yang tidak mudah ditangani, bahkan beresiko pada gagalnya sebuah investasi.
Karena itu, setiap perusahaan yang bekerja di sektor apapun, tidak bisa menafikan adanya pola relasi konfliktual dengan para pemangku kepentingan di sekitar mereka, dalam berbagai bentuk, baik yang terlihat maupun laten.
Pengetahuan terkait relasi konfliktual ini sudah banyak dibahas oleh para ahli dan praktisi ilmu sosial. Namun demikian, pengalaman penulis berhubungan dengan berbagai pihak terkait dengan isu investasi ini, selalu saja melahirkan perspektif bahwa jika relasi konfliktual ini lahir ke permukaan, maka ia akan menyebabkan terkurasnya energi dan biaya dari parapihak yang berkonflik, baik perusahaan yang menanamkan investasi maupun parapihak lainnya yang terlibat dalam relasi ini.
Mengapa pola relasi konfliktual antara perusahaan dengan masyarakat dan pihak lain ini selalu hadir ke permukaan? Bukankah perusahaan-perusahaan itu sudah dibekali dengan kemampuan hubungan masyarakat yang memadai?
Pengalaman penulis sejak dua dekade terakhir berujung pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:
- Banyak perusahaan cenderung tidak mempunyai kapasitas yang memadai dalam menangani relasi konfliktual dengan masyarakat dan parapihak ini.
- Banyak perusahaan tidak menguasai pengetahuan tentang standar-standar internasional dan nasional yang berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan dari sebuah investasi.
- Banyak perusahaan tidak mempunyai political will untuk membangun relasi inklusif dengan masyarakat dan parapihak.
- Dukungan aturan perundang-undangan yang belum memadai untuk memperkuat relasi inklusif antara perusahan dan masyarakat serta parapihak yang berkepentingan, terutama aturan yang mempunyai kekuatan legal yang bisa memaksa korporasi untuk patuh pada tujuan keberlanjutan.
- Peran pemerintah (pusat dan daerah) cenderung lemah dalam melakukan pengawasan terhadap investasi, termasuk dalam memperkuat hubungan antar pihak berkaitan terkait dengan keberadaan investasi di wilayah tertentu.
Kelima hal di atas bisa dielaborasi secara lebih luas dan mendalam. Namun demikian, tulisan ini hanya ingin menggarisbawahi hal-hal penting saja dari kondisi konfliktual yang masih banyak dihadapi oleh berbagai korporasi, khususnya perusahaan ekstraktif.
Seperti saya sebutkan di atas bahwa relasi konfliktual cenderung merugikan semua pihak, bukah hanya perusahaan, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Bahkan, relasi konfliktual ini bisa menggagalkan sebuah investasi.
Meskipun seringkali perusahaan menggunakan pendekatan keamanan dalam merespon kondisi konfliktual, namun pendekatan ini bukanlah pilihan tepat untuk membangun relasi yang lebih baik antar pihak. Semakin pendekatan keamanan digunakan, maka semakin besar potensi konfliktual secara laten di dalam masyarakat dan parapihak.
Karena itu, upaya membangun relasi inklusif antar pihak terkait dengan hadirnya investasi perlu dilakukan dan diperkuat ke depan. Sudah saatnya pemerintah dan semua pihak, secara kolaboratif, mengarahkan dan memperkuat korporasi untuk melakukan transformasi konfliktual secara inklusif. #
