Oleh Dr. Yusdinur Usman
“…menyelaraskan modernitas dan kearifan lokal adalah upaya menjaga jiwa bangsa di tanah Nusantara. Jika kearifan dan pengetahuan lokal hilang, Indonesia hanya akan menjadi sebuah wilayah administratif yang kering dengan identitas rapuh…”
Modernitas adalah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Ia datang membawa janji efisiensi, kecepatan, dan kemakmuran materi. Ia hadir dalam hidup kita melalui kekuatan pengetahuan modern dan kekuasaan politik. Kekuatan struktural ini membuatnya mudah menyatu dalam masyarakat Nusantara, meskipun dengan pengorbanan yang tidak kecil di berbagai sisi kehidupan.
Modernitas adalah sebuah konsep dalam sosiologi dan filsafat yang merujuk pada perubahan besar dalam cara manusia memahami dunia sejak kira-kira abad ke-17, terutama setelah Pencerahan Eropa. Modernitas ditandai oleh penekanan pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, serta kepercayaan bahwa manusia dapat mengendalikan dan memperbaiki kondisi hidupnya melalui akal dan inovasi. Dalam konteks ini, tradisi dan otoritas lama—seperti agama atau monarki absolut—mulai dipertanyakan, digantikan oleh nilai-nilai seperti kebebasan individu, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Di sisi lain, modernitas juga membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Proses industrialisasi, urbanisasi, dan kapitalisme mengubah struktur masyarakat secara mendalam, sering kali menciptakan ketimpangan dan alienasi. Kondisi ini menyebabkan Marx sangat serius melakukan kritik terhadap pola eksploitasi dalam sistem kapitalis. Demikian juga Weber mengkritik rasionalisasi yang berlebihan sebagai “kandang besi” yang membatasi kebebasan manusia.
Di Indonesia, gelombang modernitas merasuk ke berbagai sendi kehidupan, mengubah wajah kota dan desa menjadi replika wajah yang sama sekali berbeda. Namun, di balik gemerlap perubahan tersebut, terdapat harga mahal yang harus dibayar: terkikisnya kearifan lokal yang telah menjadi kompas moral dan fondasi ekologis masyarakat Nusantara selama berabad-abad.
Proses pengikisan ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui penetrasi sistemik yang menggantikan nilai-nilai komunal dengan rasionalitas logika pasar. Modernitas bekerja dengan cara merasionalisasi dan menstandarisasi segala sesuatu. Apa yang dianggap “maju” haruslah terukur secara saintifik dan mekanistis. Rasionalitas sains modern adalah kekuatan modernitas yang, saat berhadapan dengan masyarakat tradisional, harus melakukan delegitimasi terhadap pengetahuan intuitif dan spiritual yang melekat pada praktik tradisional masyarakat lokal.
Dengan demikian, modernitas tidak hanya dipahami sebagai kemajuan, tetapi juga sebagai sumber tantangan baru yang memerlukan refleksi kritis dalam kehidupan sosial dan politik. Di titik ini, kita perlu melakukan pemilahan yang seimbang antara kehadiran modernitas dengan tawaran kemajuan di satu sisi, dan eksistensi kearifan lokal yang telah memberikan kedamaian kepada penduduk Nusantara selama berabad-abad di sisi lain.
Revolusi Hijau di Tanah Nusantara
Salah satu perubahan yang dibawa oleh modernitas dalam sektor pertanian adalah Revolusi Hijau. Di Indonesia, Revolusi Hijau dimulai secara masif pada era Orde Baru melalui program Bimas (Bimbingan Massal) yang bertujuan mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Kebijakan ini mengadopsi teknologi pertanian modern yang berfokus pada penggunaan varietas unggul tahan hama (VUTH), mekanisasi alat pertanian, perluasan sistem irigasi, serta penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara intensif.
Puncaknya terjadi pada tahun 1984, ketika Indonesia berhasil bertransformasi dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mampu melakukan swasembada pangan, sebuah pencapaian yang diakui secara internasional oleh FAO. Kebijakan ini diperkuat oleh peran lembaga seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan. Dampak positifnya terlihat pada meningkatnya ketahanan pangan nasional, penurunan angka kelaparan, serta kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada periode 1979-1984 mencapai 23,6% terhadap PDB.
Namun, keberhasilan tersebut juga diiringi oleh berbagai dampak negatif, terutama dalam aspek lingkungan dan sosial. Ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, serta menurunnya keanekaragaman hayati. Praktik monokultur yang didorong oleh Revolusi Hijau mempersempit variasi tanaman lokal dan meningkatkan kerentanan terhadap hama. Selain itu, petani kecil sering kali terjebak dalam ketergantungan pada input pertanian yang mahal, sehingga memperbesar kesenjangan ekonomi di pedesaan dan memperkuat posisi petani besar atau pemilik modal, serta memarjinalkan petani dengan kepemilikan lahan kecil.
Secara sosial-politik, Revolusi Hijau juga memperkuat kontrol negara terhadap sektor pertanian dan kehidupan petani. Program-program yang bersifat top-down sering mengabaikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat, sehingga mengurangi otonomi petani dalam menentukan pola tanam dan sistem produksi. Dalam jangka panjang, hal ini memunculkan kritik terhadap model pembangunan yang terlalu berorientasi pada produktivitas semata tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan sosial.
Dampak modernitas terlihat sangat kontras melalui kebijakan Revolusi Hijau ini. Praktik pertanian yang dulunya sangat menghargai siklus alam dan varietas benih lokal digantikan oleh ketergantungan pada benih hibrida dan pestisida kimia. Petani tidak lagi menjadi berdaulat atas tanahnya, melainkan menjadi konsumen dari industri agrokimia global yang merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang.
Kearifan lokal seperti sistem Pranata Mangsa di Jawa atau Subak di Bali, yang mengatur pola tanam berdasarkan pengamatan astronomi dan keadilan distribusi air, perlahan mulai ditinggalkan. Generasi muda petani lebih memilih cara-cara instan yang diajarkan oleh penyuluh modern, yang sering kali tidak relevan dengan mikroklimat setempat. Akibatnya, ketahanan pangan yang berbasis keberagaman hayati berubah menjadi kerentanan pangan akibat monokultur.
Ekstraksi Hutan di Tanah Nusantara
Di sektor kehutanan, modernitas membawa paradigma bahwa hutan adalah komoditas yang harus “dikelola” untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai komoditas, hutan harus dikelola dalam skala massif oleh korporasi-korporasi yang mempunyai dukungan modal besar. Ekstraksi hutan skala besar ini tidak hanya menguntungkan ekonomi nasional, tetapi juga akan “menetes” ke bawah kepada masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan investasi lainnya. Ini adalah sebuah konsep yang dikenal dengan “trickle-down effect”. Namun, sejak dipopulerkan pada tahun 1980-an sampai saat ini, logika trickle-down effect ini tidak bekerja dan gagal mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat lokal.
Di sisi lain, logika ekstraktif dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam telah memarjinalkan konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal melalui hutan adat, atau sebutan lainnya, yang banyak dianut oleh masyarakat lokal di Sumatera dan Kalimantan. Bagi masyarakat lokal, hutan bukan sekadar kumpulan kayu, melainkan entitas suci yang menjaga keseimbangan ekologis, hidrologis dan spiritual.
Penerapan hukum positif negara sering kali menggeser hukum adat dalam pengelolaan hutan. Ketika negara memberikan izin konsesi kepada korporasi atas nama pembangunan, pengetahuan lokal tentang cara memanen hasil hutan tanpa merusak ekosistem dianggap tidak ilmiah dan terbelakang. Hal ini mengakibatkan terjadinya deforestasi masif yang justru gagal dicegah oleh teknologi modern sekalipun.
Pengelolaan sumber daya alam secara keseluruhan pun mengalami pergeseran dari asas kolektivitas menuju privatisasi. Modernitas mendorong kepemilikan individu yang dilegalkan melalui sertifikasi lahan, yang sering kali memicu konflik agraria. Pengetahuan lokal tentang batas-batas wilayah berbasis tanda alam (sungai, pohon, atau bukit) dianggap tidak valid di hadapan peta digital yang dibuat dari jauh tanpa memahami konteks sosial dalam masyarakat lokal.
Meskipun kini pemerintah mulai mengakui keberadaan hutan adat dan memberi ruang kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial, kearifan dan pengetahuan lokal yang dimarjinalkan selama puluhan tahun tidak mudah untuk dipulihkan. Kita menghargai dukungan kebijakan pemerintah ini, dan semua pihak perlu mendukung kebijakan ini, supaya ruang kelola masyarakat lokal terhadap hutan semakin besar.
Namun demikian, karena ekstraksi hutan dan marjinalisasi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berlangsung selama puluhan tahun, masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya telah kehilangan tradisi yang berbasis pada nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan tentang bagaimana mengelola hutan dan kekayaan hayati di dalamnya secara lestari, dan digantikan oleh pendekatan modern yang sering kali tidak aplikatif. Karena itu, meskipun pendekatan akomodatif terhadap masyarakat dalam pengelolaan hutan telah dilakukan, tingkat efektivitas secara sosial, ekonomi, dan budaya tetap belum begitu menggembirakan dan perlu diperkuat kembali.
Memperkuat Kembali Kearifan Lokal
Menghadapi tantangan perubahan yang berlangsung sangat cepat, terutama kemajuan teknologi AI (Artificial Intelligence), tentu saja kita tidak bisa menolak perkembangan ini. Yang bisa dilakukan adalah memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak negatif dan menyerap aspek-aspek positif untuk perbaikan kehidupan sosial-ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, modernitas dengan berbagai kemajuan yang ditawarkannya harus disikapi dan dimanfaatkan secara bijak.
Di sisi lain, sebagai masyarakat yang terbangun dari basis kultural Nusantara yang kuat, masyarakat kita tidak boleh dibiarkan sepenuhnya tercerabut dari asal-usul dan fondasi budaya akibat serbuan modernitas di berbagai sisi kehidupan. Karena itu, upaya penguatan kearifan dan pengetahuan lokal ditujukan untuk menciptakan kemajuan masyarakat berbasis pada fondasi budaya yang kuat, tanpa kehilangan identitas sebagai warga Nusantara.
Karena itu, kearifan lokal tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan masa lalu yang statis atau sekadar alat komodifikasi. Ia harus diposisikan sebagai “Sains Lokal” yang valid dan memiliki dasar empiris yang kuat dalam konteks lingkungan tertentu. Secara sosiologis, kearifan lokal ini bahkan menjadi kekuatan yang menawarkan wajah berbeda untuk mengisi kekosongan dan ketidakmampuan modernitas dengan sains dan teknologi modernnya dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan: kesenjangan sosial, eksploitasi alam, kerusakan lingkungan, krisis iklim, dan sebagainya.
Lalu, apa yang perlu dilakukan? Pertama, hibridasi pengetahuan. Kita tidak menolak modernitas secara total, melainkan menyelaraskannya. Pengetahuan modern telah membawa perubahan dan kemajuan serta kemudahan hidup bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Karena itu, pengetahuan modern perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perbaikan kehidupan masyarakat kita. Namun demikian, kekuatan pengetahuan dan kearifan lokal juga tidak boleh dihilangkan. Hibridasi pengetahuan modern dan pengetahuan lokal akan membantu masyarakat kita dalam memperbaiki kehidupan sosial, meningkatkan produktivitas pangan dan pertanian, memperkuat perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Contoh suksesnya adalah penggunaan teknologi pemetaan GPS oleh masyarakat adat untuk memetakan wilayah adat mereka. Dalam konteks ini, teknologi modern digunakan untuk melindungi nilai-nilai tradisional, menciptakan sinergi yang memperkuat kedaulatan lokal.
Kedua, revitalisasi pendidikan kontekstual. Sekolah-sekolah di wilayah agraris atau pesisir harus memiliki muatan lokal yang mengajarkan ekologi tempatan. Pengetahuan tentang cara bertani secara organik tanpa bahan kimia atau cara menjaga dan melindungi terumbu karang harus diajarkan kembali oleh para praktisi lokal (petani dan nelayan senior) di dalam kelas formal sebagai bentuk transfer pengetahuan antargenerasi. Di sisi lain, sekolah-sekolah secara umum juga harus memasukkan materi yang berkaitan dengan sustainability, keberlanjutan ekologi, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, dan sebagainya.
Ketiga, digitalisasi dan pendokumentasian kearifan lokal. Mengingat banyak pengetahuan lokal yang bersifat lisan, perlu ada upaya sistematis untuk membukukan atau mendokumentasikannya dalam bentuk digital. Ini bertujuan agar generasi yang lebih muda, khususnya generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha, dapat mengakses filosofi kearifan dan pengetahuan lokal melalui platform yang mereka gunakan sehari-hari, namun dengan substansi yang tetap terjaga.
Keempat, memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Modernitas sering kali menang karena menawarkan keuntungan finansial yang cepat. Oleh karena itu, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, hutan, laut, dan keanekaragaman hayati di dalamnya, harus mampu memberikan kesejahteraan ekonomi secara optimal kepada masyarakat lokal. Pengembangan pertanian organik berbasis benih lokal atau ekowisata berbasis budaya dapat menjadi bukti bahwa menjaga tradisi tidak berarti harus hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
Terakhir, penting untuk membangun narasi bahwa menjadi modern tidak berarti harus menjadi “Barat” atau melepaskan akar tradisi. Modernitas yang sejati seharusnya adalah modernitas yang berakar pada kearifan lokal—sebuah kemajuan yang mampu memanfaatkan teknologi canggih tanpa menghancurkan sistem pertanian organik dan keseimbangan ekosistem yang telah dijaga selama ribuan tahun.
Menyelaraskan modernitas dan kearifan lokal adalah upaya menjaga jiwa bangsa di tanah Nusantara. Jika kearifan dan pengetahuan lokal hilang, Indonesia hanya akan menjadi sebuah wilayah administratif yang kering dengan identitas rapuh dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah kemajuan dan perubahan global. Mengembalikan kearifan lokal adalah jalan menuju keberlanjutan yang sesungguhnya, secara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. #
