Oleh Dr. Yusdinur
Sejak 15 tahun lalu sampai saat ini, sebagai peneliti dan konsultan di sejumlah lembaga penelitian dan lembaga internasional, saya sering berkeliling Indonesia ke berbagai provinsi. Dalam proses keliling tersebut, saya bertemu berbagai kalangan di lokasi riset maupun di luar lokasi riset, termasuk masyarakat umum. Karena rasa ingin tahu saya, biasanya saya suka meluangkan waktu berbincang-bincang tentang kondisi lokal, termasuk bertanya-tanya tentang isu perubahan iklim, khususnya adaptasi iklim.
Sambil basa basi dan ditemani oleh tim lokal untuk mempermudah komunikasi dan adaptasi budaya, saya sering menyapa masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaan ringan:
- Cuaca di sini panas ya bu/pak/mbak/kak/mas/bang?
- Apa kondisi ini sudah berlangsung lama?
- Bagaimana keadaan sepuluh atau duapuluh tahun lalu?
- Lebih nyaman mana saat ini dibandingkan dua puluh tahun lalu?
- Bagaimana cara mengurangi hal-hal buruk dari kondisi cuaca yang sangat panas ini?
- Kalau musim hujan bagaimana kondisinya?
- Sering banjir dong. Sampai berapa tinggi banjirnya?
- Kalau terjadi banjir, apa saja yang mengalami kerusakan?
- Apa yang dilakukan warga untuk mengurangi hal-hal buruk dari banjir?
- Bagaimana kondisi pertanian atau kebun atau ladang?
- Apakah tanaman tumbuh bagus?
- Kalau produktivitas berkurang, apa yang dilakukan?
- Bagaimana hasil tangkapan ikan di laut? Apakah menurun?
- Dan sebagainya.
Adaptasi Iklim Berbasis Kearifan Lokal
Kalau kita teliti lebih mendalam, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sederhana di atas bisa memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup di sekitar masyarakat. Jawabanya juga bisa menggambarkan bagaimana dampak perubahan iklim pada kondisi kesehatan dan ketahanan livelihood mereka.
Yang menarik juga adalah, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sederhana itu bisa memperlihatkan tentang strategi adaptasi perubahan iklim yang dilakukan masyarakat berbasis pada pengetahuan dan kearifan lokal yang mereka miliki.
Saya menemukan beberapa hal menarik. Pertama, berbasis pengetahuan dan kearifan lokal, masyarakat sebenarnya mempunyai strategi yang memadai dalam melakukan adaptasi perubahan iklim. Mereka belajar dari waktu ke waktu, dari perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar mereka, dari kegagalan livelihood mereka. Lalu, mereka mencari cara untuk mendapatkan solusi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
Kedua, kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai akses kepada lembaga-lembaga pemerintah, melalui kepala desa, mereka meminta bantuan penyuluhan untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi, misalnya bagaimana menghadapi gagal panen, mengembangkan tananam yang tahan hama dan cuaca ekstrem, dan sebagainya. Sekedar memberi penyuluhan, Dinas Pertanian di tingkat kabupaten biasanya mempunyai tenaga penyuluh untuk membantu, meskipun tidak mudah mendatangkan mereka.
Ketiga, untuk sektor-sektor yang intervensinya tidak mudah dilakukan seperti pesisir dan kelautan, masyarakat lokal cenderung tidak punya pilihan strategi adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya, mereka tidak punya pilihan bagaimana mengantisipasi berkurangnya tangkapan ikan, kecuali memperluas jangkauan tangkapan ke tengah laut, yang beresiko menaikkan biaya operasional dan mengurangi keuntungan.
Mereka juga cenderung tidak punya pilihan dalam menghadapi kondisi saat kuantitas kegiatan menangkap ikan di laut berkurang, kecuali harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca buruk yang meningkat intensitasnya. Mengapa intensitas cuaca buruk meningkat, mengapa populasi ikan berkurang dan bergeser ke tengah laut? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab oleh nelayan lokal, termasuk bagaimana mereka harus mengubah kondisi ini, kecuali pasrah pada Tuhan.
Keempat, masyarakat di perkotaan yang sering terdampak banjir yang berulang setiap tahun, juga tidak punya pilihan harus beradaptasi dengan cara yang bagaimana? Kelompok-kelompok rentan dan termarjinal adalah mereka yang paling terdampak dari berbagai bencana iklim di perkotaan karena keterbatasan pilihan itu. Mereka harus tinggal di daerah-daerah pinggiran, kumuh, dan umumnya wilayah-wilayah sangat terdampak bencana.
Wacara Elit, Tindakan Sulit
Begitulah. Narasi perubahan iklim (termasuk adaptasi dan mitigasi) adalah narasi akademis, wacana kaum terdidik, dan perbincangan para elit. Masyarakat awam bisa memahami wacana adaptasi iklim jika dikaitkan dengan perubahan-perubahan di sekitar mereka, yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka. Masyarakat lokal mempunyai pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjelaskan strategi adaptasi bencana iklim yang mereka alami.
Namun, jika dikaitkan dengan strategi yang lebih luas, masyarakat umum cenderung tidak memahami apa itu perubahan iklim, bahkan sebagian besar mereka merasa asing dengan istilah ini.
Sebagai wacana elit, adaptasi iklim, dan secara lebih luas isu perubahan iklim adalah diskursus yang didiskusikan di forum-forum internasional, di ruang-ruang akademis, di hotel-hotel mewah bintang tujuh, dan di ruang maya media sosial eksklusif.
Dengan kata lain, isu perubahan iklim, khususnya adaptasi iklim yang melekat pada kehidupan rakyat banyak, belum banyak didengar, belum dipahami, dan belum terlembaga dalam alam bawah sadar rakyat. Saat belum terlembaga, maka isu ini menjadi tidak penting, menjadi marjinal, dan merasa tidak perlu dipelajari, meskipun masyarakat mengalami dampaknya setiap saat, dan setiap tahun.
Jangankan di kalangan masyarakat umum, para elit di arena politik dan pemerintah pun tidak semua memahami dan meyakini bahwa krisis iklim adalah tantangan yang harus kita hadapi dan kita cari solusi. Artinya, meskipun perubahan iklim adalah wacara elit, namun hanya dipahami dan diyakini oleh kalangan elit terbatas.
Karena menjadi wacana elit, makanya publik belum menjadikan isu perubahan iklim sebagai sesuatu yang penting dan memaksa pemerintah untuk menanganinya secara super serius. Karena masih terbatas sebagai diskursus akademis, maka isu perubahan iklim masih dianggap sebagai sesuatu yang melangit dan belum menyentuh bumi.
Kondisi elitisme diskursus perubahan iklim ini tidak bagus ke depan. Namun, karena elitisme ini, kita bisa memaklumi jika tindakan untuk menangani krisis iklim menjadi sulit, alias masih tarik ulur, yakin tidak yakin, perlu didukung dalam APBN/APBN atau tidak, perlu percepatan transisi energi baru dan terbarukan atau tidak, dan sebagainya.
Memperkuat Kapasitas Adaptif Tingkat Mikro
Saat wacara perubahan iklim, khususnya adaptasi iklim, dipahami menurut kearifan lokal oleh masyarakat, maka ini merupakan satu langkah bagus, namun tidak cukup. Dibutuhkan langkah-langkah selanjutnya untuk memahamkan kepada publik dan masyarakat umum tentang pentingnya isu perubahan iklim ini, supaya masyarakat mampu membangun kapasitas adaptif terhadap bencana iklim.
Adaptasi di tingkat makro adalah tanggung jawab pemerintah dan para pemangku kepentingan yang mempunyai kapasitas pengetahuan, pendanaan, dan teknologi. Pemerintah sudah mempunyai strategi adaptasi dalam dokumen NDC dan LTS-LCCR.
Sementara adaptasi di tingkat mikro harus dilakukan di tingkat individu dan keluarga, terutama kepada kelompok-kelompok rentan bencana iklim, seperti masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani dan nelayan tradisional, perempuan (karena ketimpangan gender berupa akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, atau kekuasaan), dan komunitas adat.
Siapa yang harus bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas adaptif tingkat mikro ini? Selama ini, kapasitas adaptif dan transfer pengetahuan tentang perubahan iklim di tingkat mikro banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan media.
KLHK (sebelum dipisah menjadi dua kementerian) mempunyai program Proklim atau Progam Kampung Iklim, untuk adaptasi dan mitigasi iklim tingkat tapak. Sampai tahun 2023, program ini menjangkau 2.490 lokasi yang didaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim. Belum ada info apakah Proklim ini masih berlanjut di tengah efisiensi anggaran pemerintah.
Tentu saja apa yang dilakukan pemerintah melalui Proklim sudah bagus, namun tidak cukup untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya isu perubahan iklim ini. Karena itu, ke depan, upaya memperkuat kapasitas adaptif di tingkat mikro harus menjadi perhatian penting pemerintah dan pemangku kapentingan.
Tentu saja apa yang dilakukan pemerintah melalui Proklim sudah bagus, namun tidak cukup untuk memperkuat kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana iklim yang semakin besar ke depan. Karena itu, upaya memperkuat kapasitas adaptif di tingkat mikro harus menjadi perhatian penting pemerintah dan semua pemangku kapentingan sebagai agenda kolaboratif. ☑
